PENGUATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH  MENUJU AKUNTABEL DI KELURAHAN LANNA KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA

Authors

  • Asriani Junaid Universitas Muslim Makassar Author
  • Edy Susanto Universitas Muslim Makassar Author
  • Muh. Arif Universitas Muslim Makassar Author
  • Ummu Kalsum Universitas Muslim Makassar Author

DOI:

https://doi.org/10.62180/4qt1bg40

Keywords:

Akuntabilitas, Keuangan Pemerintah Daerah, Penatalaksanaan

Abstract

Prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan adalah prinsip yang menjamin bahwa pemerintah bertanggungjawab atas serangkaian program yang berada di bawahnya. Terlaksananya prinsip akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Akuntabilitas keuangan pemerintah  merupakan ke­wajiban melaporkan dan mempertanggung­jawabkan keuangan daerah secara vertikal kepa­da pemerintah kabupaten/kota dan secara horizontal kepada masyarakat atas peren­canaan, pelaksanaan, dan penatausahaan secara berkala. Kebutuhan mendesak dalam meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah daerah adalah penatausahaan keuangan daerah karena kenyataannya aparatur pemerintah daerah masih banyak yang kurang paham tentang penatausahaan dan pendokumentasian keuangan  yang baik dan benar.  Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan dan pelatihan penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel di tingkat kelurahan.  Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM terdiri dari tiga macam yaitu: (a) Penyululan, (b) focus group discusion (FGD) antara peserta, pihak aparatur Kelurahan, dan tim pengabdi; (c) inventarisasi bukti transaksi sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kelurahan pada tahun anggaran berjalan. Hasil PKM menunjukkan bahwa aparatur kelurahan belum maksimal memahami tentang penatausahaan keuangan daerah terkait dengan dana kelurahan diperuntukkan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk  kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dimana prosesnya diputuskan pada Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Kata Kunci: Akuntabilitas, Keuangan Pemerintah Daerah, Penatalaksanaan

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anggraini, R. C., & Anwar, S. (2023). Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Kelurahan Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Akuntabilitas. Journal of Economic, Bussines, and Accounting (COSTING), 7(1), 1622-1631.

Arifin, S., & Tarigan, E. S. B. (2021). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan di Kelurahan Cibubur Jakarta Timur. Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM), 1(1), 22-30.

Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. Jurnal Akuntansi Aktual, 6(2), 334-344.

Bihamding, H. (2019). Perencanaan pembangunan partisipatif desa. Yogyakarta: Deepublish.

Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik Vol.2 No.1. Universitas Hasanuddin: Makasar.

Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10(1), 156-175.

Imawan, Amrizal, Gugus Irianto dan Yeney Widya Prihatiningtyas. 2019. Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Volume 10, Nomor 1; 156-175.

Nordiawan, D. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan perundang-undangan RI . 2018. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan RI. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan RI. (2018). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Putra, Z., Budianto, B., & Maulidasari, C. D. (2018). PKM Pengelolaan Keuangan Desa Secara Profesional Menuju Desa yang Kuat dan Mandiri (Sasaran Program: Aparatur Pemerintah Gampong dalam Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh). RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat, 2(2); 1-11.

Tenriwaru, Suun, M., Syahnur, H. (2023). PKM Bimtek Pelaporan Keuangan Digital Dan Akuntansi Sederhana Untuk Aparat Desa. JP2N : Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara, 1(1), 39-45. https://doi.org/10.62180/zs02pp48.

Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 10(1), 105-112.

Downloads

Published

2024-04-01

How to Cite

PENGUATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH  MENUJU AKUNTABEL DI KELURAHAN LANNA KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA. (2024). JP2N : Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara, 1(2), 147-156. https://doi.org/10.62180/4qt1bg40

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>