KEKOMPAKAN DAN KERJASAMA PENGELOLAAN KPPS (KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
DOI:
https://doi.org/10.62180/71xa1r94Keywords:
Demokrasi , Pemilihan Umum Kepala Dearah , Partisipasi MasyarakatAbstract
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan suatu unit terkecil dalam pemungutan suara di tingkat masyarakat. KPPS memiliki andil dalam perpanjangan tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah yang di mandatkan untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam menentukan pemilihan gubernur dan walikota/ bupati. Tujuan artikel ini adalah menjelaskan bahwa menjaga kekompakan dan kerjasama dalam pengelolaan KPPS perlu menjadi kata kunci dalam melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Metode penelitian ini menggunakan teknik partisipasi dan observasi dan mendeskrispsikan hasil kegiatan tersebut. Teknik ini dikenal metode partisipatif. Temuan dari tulisan ini menunjukkan bahwa sisi kekompakan dari tujuh anggota KPPS untuk saling bahu membahu memberikan dukungan semangat dan bekerjasama dengan sistematis dan terukur mensukseskan Pilkada pada tempat pemilihan suara yang dikelola. Terlebih banyaknya daftar pemilih tetap yang tidak hadir dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. OLeh karena itu KPSS tetap berkoordinasi dengan PPS di kelurahan dan PPK serta Panwaslu dan para saksi.
Kata kunci: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, partisipasi, Pemilihan umum kepala daerah
Downloads
References
Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. . Thousand Oaks, Ca: Sage Publication.
Firmansyah, M. R., & Musri, B. (2019). Analisis Permasalahan Eksternal Dan Internal Pada Perpajakan Atas Dana Desa. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Vol, 7(2).
Humaini, Anjasmari, N., & Berkatillah, A. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Sebagai Kpps (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Palampitan Hilir Dan Desa Tangga Ulin Hulu). Jurnal Kebijakan Publik, 1(3), 554-564. Https://Ejurnal.Stiaamuntai.Ac.Id/Index.Php/Ppj/Article/View/567.
Kusumadinata, A. A. (2024). Sosialisasi Sirekap Sebagai Alat Bantu Pemilu Nasional Tahun 2024. Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, 3(2), 138-146.
Marpaung, P., Harahap, H., & Ridho, H. (2022). (2022) ‘Analisis Problematika Perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020’, . Perspektif, 11(3), Pp. 1131–1145. Available At: Https://Doi.Org/10.31289/Perspektif.V11i3.6428.
Pai, S. A., Pati, A., & Rengkung, F. R. (2023). Evaluasi Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 12(1), 69-83.
Pandiangan, A. (2019). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja. The Journal Of Society And Media, 3(1), 17-34.
Peratauran Pemerintah Ri. (2017). Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia .
Rahmad, R., & Fahmi, K. (2019). Rekonstruksi Pembagian Tugas Dan Wewenang Kpps (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pasca Pemilu Tahun 2019. Jurnal Jurisprudence, 9(2), Pp. 149–166. Available At: Https://Doi.Org/10.23917/Jjr.V9i2.8143.
Sangian, D., Dengo, S., & Pombengi, J. (2018). Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Administrasi Publik, 4(56).
Suyana, N., Ati, A. P., & Widiyarto, S. (2018). Metode Partisipatori Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Argumentasi Pada Siswa Mts Nurul Hikmah Kota Bekasi. Linguista: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya, 2(2), 80-86.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Ali Alamsyah Kusumadinata
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
